MEDAN, Instrumentasi.com -– Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menghadirkan terobosan baru melalui pola jemput bola mempercepat pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah Kota Medan.
Dengan langkah tersebut, persoalan jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya tidak lagi hanya menunggu laporan masyarakat. Sebaliknya, masalah langsung diidentifikasi bersama pemerintah kecamatan agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran.
Program itu mulai dijalankan melalui kunjungan Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi. Ia didampingi Kepala UPT Medan Utara ke Kantor Camat Medan Belawan, Kamis (6/8/2026).
Baca juga:
Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan ke seluruh kecamatan. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi sekaligus memetakan persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Khairul Azmi menegaskan, pola jemput bola merupakan bentuk komitmen SDABMBK. Hal ini untuk mengawal program prioritas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
“Melalui pola ini, kami ingin memastikan setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang maupun aspirasi saat reses benar-benar ditindaklanjuti. Kami tidak ingin hanya menunggu laporan masuk, tetapi turun langsung ke wilayah untuk melihat kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan Medan Belawan, sejumlah persoalan infrastruktur menjadi fokus pembahasan. Terutama rencana penanganan Jalan Selebes, Jalan Belawan Bahari, dan Jalan Sicanang. Ketiga ruas tersebut dinilai menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian kawasan Belawan.
Baca juga:
Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi wadah sinkronisasi data. Dengan demikian, setiap pekerjaan infrastruktur dapat disusun berdasarkan tingkat urgensi serta kondisi riil di lapangan.
Melalui strategi jemput bola ini, Dinas SDABMBK berharap proses pembangunan tidak lagi terkendala minimnya koordinasi maupun lambatnya penyampaian informasi.
Selanjutnya, sinergi antara organisasi perangkat daerah dan pemerintah kewilayahan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di seluruh Kota Medan. Dengan begitu, manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.(**)
