TEBING TINGGI, Instrumentasi.com — Kota Tebing Tinggi kembali menorehkan prestasi. Pemerintah Kota berhasil meraih kategori Unggul dalam penilaian Indeks Akses Keuangan Daerah atau IKAD Tahun 2025. Skor yang diperoleh mencapai 5,60.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Utara secara langsung menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Penyampaian itu dilakukan dalam audiensi kunjungan kerja bersama Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, pada Rabu (2/9/2026).
Kepala Direktorat Jasa Keuangan OJK Sumut, Yusri, memimpin delegasi OJK dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Yusri memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh PT Rise Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat akses dan inklusi keuangan masyarakat Kota Tebing Tinggi berjalan sangat baik.
Lebih lanjut, Yusri menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Tebing Tinggi. “Akses inklusi keuangan masyarakat Tebing Tinggi mencapai 5,60 dan masuk kategori Unggul,” ujar Yusri.
Selain itu, Yusri juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara OJK, Pemerintah Kota, dan lembaga jasa keuangan. Ia menilai sinergi tersebut menjadi kunci keberhasilan peningkatan akses keuangan di daerah.
“Oleh karena itu, ke depan peran TPAKD perlu terus kita optimalkan,” lanjut Yusri. Menurutnya, optimalisasi diperlukan agar proses dan kebutuhan akses keuangan masyarakat dapat terhubung secara menyeluruh.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota H. Iman Irdian Saragih menyampaikan terima kasih. Ia mengucapkan terima kasih kepada OJK serta seluruh pihak yang telah memberikan pendampingan selama proses evaluasi.
Baca Juga:
Bank Sumut Batam Layani Pembayaran PBB Kota Batam
Latgab Merah Putih Sukses Pererat Silaturahmi Atlet Sepatu Roda Sumut
Menurut Wali Kota, akses keuangan memiliki cakupan yang luas. Akses tidak hanya sebatas pada ketersediaan layanan perbankan dan lembaga keuangan. Akan tetapi, akses juga mencakup pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk keuangan secara bijak dan tepat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan dan pendampingan kegiatan survei akses keuangan daerah ini,” kata Wali Kota.
Selanjutnya, Wali Kota berharap audiensi dan pelaksanaan survei dapat menghasilkan manfaat nyata. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan informasi, rekomendasi, dan langkah-langkah strategis. Semua itu diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan di Kota Tebing Tinggi.
Dengan demikian, Wali Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Target tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Tebing Tinggi ke depan.
Di sisi lain, Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK, Roni Ukurta Barus, turut memberikan penjelasan teknis. Ia menjelaskan bahwa penilaian IKAD disusun secara berkala. Penyusunan tersebut melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI, dan Kemendagri. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan agar penilaian IKAD dapat menggambarkan kondisi riil di daerah.
Baca Juga:
PBG Watch Desak Pemko Medan Segera Segel Bangunan Tanpa PBG di Sisingamangaraja
Polresta Deli Serdang Mediasi KSPSI dan Bandara Kualanamu, Aksi Unjuk Rasa Disepakati Tertib
Roni kemudian memaparkan sejumlah indikator utama yang menyokong predikat Unggul Kota Tebing Tinggi. Indikator tersebut meliputi tingginya angka kepemilikan tabungan, pinjaman individu, dan polis asuransi. Selain itu, persebaran ATM, agen Laku Pandai, merchant QRIS, hingga rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB juga menjadi penopang.
“Meski demikian, ada catatan yang perlu kita tingkatkan ke depan,” jelas Roni. Catatan tersebut berada pada indikator jumlah debitur serta nominal akumulasi pinjaman untuk sektor UMKM.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Rosy Wediawaty, turut memberikan pandangan. Ia menekankan bahwa perluasan akses keuangan merupakan langkah awal, bukan tujuan akhir.
Menurut Rosy, tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan cara itu, layanan keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan menjadikan IKAD sebagai instrumen pengukuran dan SASKAD sebagai sumber evidence lapangan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelas Rosy.
Pada akhirnya, audiensi ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan foto bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik. Selain itu, hadir pula jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, serta tim teknis dari PT Rise Indonesia.(JSSH)
