Medan, Instrumentasi.com –– Inisiator Kongres Perdamaian Dunia, Sutrisno Pangaribuan, menilai laporan polisi oleh organisasi masyarakat Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla sarat kepentingan politik dan berujung antiklimaks.
Awalnya, polemik ini mencuat setelah warganet menemukan para pelapor diduga menjabat sebagai pengurus partai politik di kubu pemerintah.
Akibat temuan itu, ketua harian partai merespons cepat dengan menawarkan mediasi kepada Jusuf Kalla untuk meredam dampak politik sekaligus menjaga citra partai.
Menanggapi hal tersebut, Sutrisno menegaskan, “Langkah mediasi itu lebih terlihat sebagai upaya penyelamatan, bukan solusi substansi,” Jumat (17/4/2026).
Selain itu, Sutrisno juga menyoroti pernyataan pihak partai yang mencoba melepaskan diri dari tindakan Ketua Umum ormas Kristen tersebut.
Padahal, ketua umum ormas itu diketahui menduduki posisi strategis di partai yang sama.
Sementara itu, Sutrisno menilai wacana mediasi muncul karena tekanan publik menguat, termasuk rencana aksi dari pendukung Jusuf Kalla.
Di sisi lain, ketua umum ormas yang sebelumnya vokal kini tidak lagi tampil ke publik.
Sebaliknya, sejumlah tokoh Kristen justru menyampaikan apresiasi terhadap peran Jusuf Kalla selama ini.
Karena itu, Sutrisno menyatakan, “Ini menunjukkan isu tersebut tidak mendapat dukungan luas dari umat di akar rumput.”
Lebih lanjut, ia menegaskan tidak ada urgensi melakukan mediasi karena persoalan ini tidak berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Sutrisno, isu ini lebih ramai di media sosial akibat eksposur besar saat pelaporan dilakukan.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Jusuf Kalla melakukan silaturahmi dengan lembaga resmi keagamaan seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Waligereja Indonesia.
“Pertemuan dengan PGI dan KWI akan mempertegas bahwa tidak ada persoalan antara Jusuf Kalla dengan umat Kristen,” ujarnya.
Selanjutnya, Sutrisno mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak reaktif menerima laporan yang berkaitan dengan isu kerukunan antarumat beragama.
Ia menilai pendekatan dialog dan silaturahmi lebih efektif menyelesaikan masalah dibanding menempuh jalur hukum formal.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, Sutrisno juga mengimbau para elite ormas dan partai politik untuk tidak melakukan manuver yang berpotensi mengganggu kerukunan.
Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas nasional di semua lini agar bangsa tetap kuat menghadapi dinamika politik.
Sebagai penutup, Sutrisno berharap para pelapor mengedepankan sikap bijak dengan membuka ruang dialog langsung serta mencabut laporan polisi demi menjaga harmoni sosial. (Isron)
