Medan Instrumentasi.com -– Sikap Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution walkout saat Rapat Paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7/2026) memicu reaksi keras. Pasalnya, Bobby meninggalkan sidang tanpa skorsing maupun izin dari pimpinan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba langsung menanggapi. Ia menilai tindakan Bobby keliru karena tidak menghormati mekanisme legislatif.
Mangapul juga menegaskan persoalan interupsi dan kuorum merupakan urusan internal DPRD. Oleh karena itu, hal itu tidak boleh dicampuradukkan dengan sikap politik fraksi mana pun.
“Interupsi soal kuorum adalah hak anggota dewan. Jangan mencampurkan dinamika persidangan dengan sikap fraksi. Itu murni urusan internal DPRD,” tegas Mangapul, Rabu (28/7/2026).
Baca juga:
Lebih lanjut, Mangapul menyebut walkout tanpa skorsing dan tanpa permisi merupakan kesalahan.
“Kalau Gubernur Sumatera Utara meninggalkan rapat dewan tanpa ada skors dan tanpa permisi, yang salah saya kira gubernur. DPRD memiliki tata tertib yang harus dihormati,” ujarnya.
Seharusnya, perdebatan kuorum diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Dengan demikian, pimpinan sidang berwenang menentukan apakah rapat diskors atau dilanjutkan.
Baca juga : Kapolda Sumut: Perubahan UU Polri Harus Menjadi Fondasi Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Personel
Selama proses itu, gubernur semestinya tetap menghormati forum. Atau minimal, Bobby meminta izin sebelum keluar ruang sidang.
“Kalau memang ingin keluar, gubernur bisa menyampaikan izin kepada pimpinan sidang. Bukan meninggalkan rapat begitu saja ketika proses persidangan masih berjalan,” ujarnya.
Terakhir, Mangapul mengingatkan agar polemik ini tidak dijadikan serangan ke partai politik. Ia meminta semua pihak menghormati kewenangan dan tata tertib DPRD.
“Mari kita menyikapi persoalan ini dengan kedewasaan. Jangan terburu-buru menghakimi partai politik, tetapi hormati juga hak-hak DPRD dan mekanisme persidangan yang berlaku,” tuturnya. (*)
Respon (3)