MEDAN, Instrumentasi.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan cepat dan tepat terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekitar 30 siswa dilaporkan mengeluh mual, muntah, pusing, dan sakit perut setelah menyantap makanan MBG pada Senin (14/09/2026). Selanjutnya, sejumlah siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
Sementara itu, aparat kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal di.lokasi kejadian. Polisi juga mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs. Rapidin Simbolon, M.M., menegaskan penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan medis. Ia meminta setiap korban mendapatkan pelayanan sesuai kondisinya, termasuk observasi dan perawatan lanjutan.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan maksimal,” kata Rapidin di Medan, Selasa (15/09/2026).
Baca Juga:
Agenda Berubah, PKB dan NasDem Walk Out Saat Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Anggota KPID Sumut
Tim URC Polresta Deli Serdang Tindaklanjuti Laporan Dugaan Judi Tembak Ikan di Tanjung Morawa
Rapidin meminta pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan rumah sakit memastikan koordinasi berjalan baik. Ia menegaskan kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis.
Menurutnya, pengalaman kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo harus menjadi pelajaran penting. Ia tidak ingin terjadi keterlambatan keputusan medis di Kabupaten Asahan.
“Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan. Jangan ada persoalan birokrasi yang menghambat keselamatan pasien,” tegas Rapidin.
Baca Juga:
Tim URC Polresta Deli Serdang Tindaklanjuti Laporan Dugaan Judi Tembak Ikan di Tanjung Morawa
Tim URC Polresta Deli Serdang Tindaklanjuti Laporan Dugaan Judi Tembak Ikan di Tanjung Morawa
Lebih lanjut, Rapidin meminta rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis, bukan pertimbangan administratif. Apabila fasilitas awal tidak memadai, pasien harus segera mengakses rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap.
“Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Kita bicara tentang keselamatan dan nyawa anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta rujukan tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, rujukan harus langsung ke tipe A.
“Kalau berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini soal kebutuhan medis pasien, bukan soal jarak,” kata Sutrisno.
Di sisi lain, DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Pemeriksaan terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi, dan keamanan makanan MBG harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita berharap seluruh siswa segera pulih. Tetapi setelah ditangani, harus ada evaluasi menyeluruh. Keamanan dan keselamatan anak-anak tidak bisa ditawar,” tambah Rapidin.
Melalui sikap ini, DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi pelaksanaan MBG di Sumut.(*)
