Medan, Instrumentasi.com —Peringatan 118 tahun Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026, menggaungkan kembali semangat Boedi Oetomo untuk menyatukan pemuda dalam membangun bangsa. Ketua KNPI Medan menilai kebijakan Pemerintah Kota Medan belum mencerminkan semangat itu.
Matius Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pemko Medan gagal menjalankan peran strategis dalam merangkul potensi pemuda dan menata pembangunan kota secara menyeluruh.
“Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa dimulai dari kesadaran pemuda. Sayangnya, di Medan hari ini pemuda justru merasa diabaikan. Pemko Medan menutup ruang partisipasi, membiarkan program kepemudaan jalan di tempat, dan memutuskan komunikasi dengan komunitas pemuda,” ujar Matius di Kantor KNPI Medan, Rabu (20/5/2026).
Ia merinci kegagalan tersebut dalam dua sisi utama yaitu, Pertama, Pemko Medan gagal merangkul pemuda. Pemko belum menghadirkan ekosistem yang memberi ruang nyata bagi pemuda untuk berkontribusi. Pemko menjalankan banyak program yang hanya bersifat seremonial tanpa keberlanjutan dan tanpa melibatkan komunitas, organisasi kepemudaan, serta wirausahawan muda lokal. Akibatnya, Pemko tidak menyalurkan energi pemuda Medan untuk membangun kota.
Kedua, Pemko Medan gagal menata pembangunan kota di setiap sektor.
Pemko menyusun perencanaan tata ruang, infrastruktur, pendidikan vokasi, hingga ekonomi kreatif tanpa integrasi dan tanpa memihak kebutuhan generasi muda. Kemacetan meluas, Pemko menyediakan ruang publik produktif secara minim, kriminalitas meningkat, dan Pemko memberi dukungan rendah terhadap inovasi pemuda. Hal ini membuktikan lemahnya arah kebijakan Pemko.
“Kota yang besar tidak hanya membangun proyek fisik, tetapi juga menjadikan pemudanya sebagai subjek pembangunan. Jika Pemko terus mengabaikan hal ini, maka Medan akan kehilangan generasi terbaiknya,” tegas Matius.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Medan menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai titik evaluasi serius. Pemko harus membuka dialog terbuka dengan pemuda, menyusun peta jalan pembangunan yang melibatkan pemuda, dan menghentikan pendekatan _top-down_ yang sudah tidak relevan.
“Bangkitnya Medan tergantung pada seberapa serius kita menaruh pemuda di pusat kebijakan. Tanpa itu, peringatan 20 Mei hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa makna,” tutupnya. (*)
