JAKARTA, Instrumentasi.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode percepatan pembangunan pertanian untuk memperkuat produksi dan keberpihakan kepada petani.
Salah satu capaian menonjol adalah percepatan target swasembada pangan dari empat tahun menjadi satu tahun, yang didukung kebijakan hulu hingga hilir secara terintegrasi.
Sebelumnya, tantangan pangan cukup berat. Pada 2023 dan 2024, Indonesia mengimpor beras lebih dari 7 juta ton, yakni 3,06 juta ton dan 4,52 juta ton berdasarkan data BPS.
Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah mempercepat upaya swasembada dan Presiden mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan tersebut merupakan hasil kerja bersama petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian, TNI, Polri, BUMN pangan, dan BULOG.
Salah satu penanda pemerintahan Prabowo-Gibran adalah percepatan regulasi. Dalam dua tahun, Presiden menerbitkan 16 Inpres dan Perpres terkait penguatan pangan dan pertanian.
Selain itu, pemerintah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 113 Tahun 2025 serta memangkas 145 regulasi penghambat.
Kemudian, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840.
Pemerintah juga merehabilitasi irigasi 280.880 hektare dengan realisasi 99,93 persen, menyiapkan pompanisasi 2,2 juta hektare, serta memanfaatkan 61 bendungan untuk layanan irigasi.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah melalui pengadaan BULOG mencapai 4,11 juta ton hingga 8 Oktober 2026.
Berdasarkan data BPS, produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari 30,62 juta ton pada 2024, sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton.
Oleh karena itu, pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada beras dan menghentikan impor beras umum untuk konsumsi, serta menyiapkan anggaran pangan Rp164,4 triliun dalam rancangan APBN 2026.
“Dua tahun gerak nyata bukan garis akhir. Pekerjaan kita adalah memastikan swasembada bertahan, produksi terus meningkat, petani semakin sejahtera, dan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga terjangkau,” tutup Mentan Amran.(*)
