SUMUT, Instrumentasi.com — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Medan mengkritisi aksi walkout Gubernur Sumut Bobby Nasution saat sidang Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7/2026) lalu.
Sekjen PMKRI Cabang Medan Bartolomeus AS Situmorang menyampaikan dukungan atas keberanian Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony. Menurutnya, Ricky berani menyuarakan kritik terhadap tindakan kepala daerah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony. Dia berani bersikap tegas mengkritik arogansi kepala daerah tersebut,” tegas AS Situmorang, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: Tebing Tinggi Rayakan HUT Ke-109,Fokus Wujudkan Kota Religius dan Sejahtera
PMKRI menyayangkan tindakan Gubernur yang meninggalkan rapat sebelum resmi ditutup. Oleh karena itu, organisasi itu menilai perilaku tersebut sebagai bentuk arogansi kekuasaan.
“Hari ini PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan. Kami menyampaikan kekecewaan terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut. Seharusnya, sebagai pimpinan di pemerintahan, dia tidak mempertontonkan hal itu kepada publik,” tandas AS Situmorang.
Lebih lanjut, PMKRI menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika kepemimpinan. Selain itu, tindakan itu bertentangan dengan prinsip pemerintahan demokratis. Sebab, rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan etika, saling menghormati, dan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Kami menyatakan sikap bahwa seluruh kader PMKRI Cabang Medan akan terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berlandaskan prinsip negara hukum,” ujarnya.
Baca juga: Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Pendidikan di Tebing Tinggi
PMKRI juga mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi itu mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan menjunjung tinggi etika dan menaati tata tertib persidangan.
“Kami meminta lembaga yang berwenang melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Tujuannya agar supremasi hukum, integritas penyelenggara negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga,” pintanya.
Sebagai organisasi yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik, PMKRI akan terus mengawal proses tersebut. Pada akhirnya, PMKRI akan mengedepankan sikap objektif, kritis, dan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.(*)
