Jakarta, Instrumentasi.com – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian RI (Polri) agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, khususnya mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang disebut berkaitan dengan Bobby Nasution selama menjabat sebagai Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara.
Sutrisno menilai, aparat penegak hukum harus berani memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai laporan maupun pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan penyimpangan proyek dan kebijakan pemerintahan. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa karena hubungan keluarga dengan pejabat negara.
Dalam keterangannya, Sutrisno juga menyinggung pernyataan mengenai niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia menilai, perkembangan tersebut harus menjadi momentum untuk mengakhiri anggapan adanya perlindungan politik terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Ia turut mengaitkan persoalan tersebut dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran. Sutrisno menyebut dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) dan penyelundupan persyaratan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian hukum. Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Sutrisno, sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum antara lain dugaan keterlibatan Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, dan Samuel Nababan dalam persoalan perizinan tambang di Maluku Utara, proyek Lampu Pocong yang disebut berakhir dengan kerugian total, revitalisasi Stadion Teladan yang mangkrak, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, serta Islamic Center Medan.
Selain itu, ia meminta aparat turut menelusuri pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU) yang disebut mangkrak, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, serta perkara proyek rel kereta api yang dalam proses penanganannya menyeret sejumlah nama, termasuk Akbar Himawan Buchori dan Ade Jona Prasetyo.
Sutrisno juga mendesak KPK memanggil dan memeriksa Rektor USU, Muryanto Amin, serta Dedy Iskandar Rangkuti yang disebutnya sebagai sepupu kandung Bobby Nasution. Keduanya diminta memberikan keterangan terkait dugaan perkara korupsi pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi yang turut menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Ia mempertanyakan sikap KPK yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Sutrisno membandingkan langkah KPK yang berani memanggil dan memeriksa Nusron Wahid dengan penanganan terhadap Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti yang menurutnya belum memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa Nusron Wahid, mengapa nyali KPK justru ciut untuk memanggil dan memeriksa Muryanto Amin serta Dedy Iskandar Rangkuti? Penegakan hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan kedekatan keluarga ataupun kekuasaan,” tegas Sutrisno.
Tidak hanya KPK, Sutrisno juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengusut dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam perkara Medan Fashion Festival (MFF) 2024. Ia menegaskan, setiap laporan dan informasi mengenai dugaan tindak pidana harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Sementara itu, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Sutrisno meminta agar kepentingan kelembagaan dipisahkan dari pelaksanaan penegakan hukum. Ia menyinggung dana hibah dari APBD Sumatera Utara pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Ahmad Fatoni untuk pembangunan gedung kantor Kejati Sumut yang hingga kini disebut belum selesai, serta rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lahan parkir.
Menurutnya, persoalan hibah tersebut tidak boleh memengaruhi independensi Kejati Sumut dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat dan laporan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Bobby Nasution menjabat.
Sutrisno menegaskan, prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum harus menjadi landasan bagi seluruh aparat penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
“Seorang petani maupun pemulung memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan Bobby Nasution. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang merupakan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo atau memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.
Ia menilai, anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan harus diakhiri. KPK, Kejagung, dan Polri diminta membuktikan independensi serta keberanian institusinya melalui penanganan laporan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Sutrisno menekankan, tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum. Setiap dugaan keterlibatan seseorang dalam perkara pidana harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jabatan, hubungan keluarga, ataupun pengaruh politik.(*)
