Jakarta, Instrumentasi.com — Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) untuk mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang disebut-sebut melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya.
Selanjutnya, Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, menyampaikan desakan tersebut. Ia menilai pembentukan TIGPF penting agar pengusutan perkara berjalan independen, transparan, dan bebas konflik kepentingan apabila sepenuhnya ditangani internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Selain itu, Sutrisno menegaskan TIGPF harus mengungkap motif dan tujuan penyadapan, pihak yang menjadi sasaran, aktor yang merancang dan menjalankan operasi, serta pihak yang diduga menerima manfaat dari kegiatan tersebut.
Di samping itu, tim independen juga harus menelusuri aliran dana pengadaan peralatan dan biaya operasional yang diduga digunakan dalam praktik penyadapan ilegal, ujar Sutrisno, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, Sutrisno mengatakan Bareskrim Polri hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi daftar nama pihak yang benar-benar menjadi korban penyadapan ilegal.
Namun, sejumlah elite telah mengklaim secara terbuka bahwa nama mereka masuk dalam daftar pihak yang disadap. Menurut Sutrisno, klaim tersebut perlu diuji berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, ia menyoroti beredarnya informasi mengenai daftar sekitar 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Meskipun demikian, daftar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena Bareskrim Polri belum mengumumkan atau mengonfirmasi secara resmi.
Sebaliknya, Sutrisno mengingatkan tercantumnya nama seseorang dalam daftar 6.000 nomor tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal.
Oleh karena itu, tidak tercantumnya nama seseorang juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak tersebut merupakan perancang atau pelaku penyadapan.
Dengan demikian, Bareskrim Polri harus mengungkap proses pemilihan target penyadapan, pihak yang memberikan perintah, pelaksana operasi, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, ia menyoroti sikap sejumlah elite yang sebelumnya disebut memiliki kedekatan dengan LSP, tetapi kini mengaku sebagai korban penyadapan. Sutrisno menilai semua pihak sebaiknya tidak terburu-buru membangun pembelaan diri sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.
“Para elite yang mengaku namanya masuk dalam daftar 6.000 nomor tidak perlu terburu-buru memosisikan diri sebagai korban. Semua harus dibuktikan melalui proses pengusutan yang transparan,” kata Sutrisno.
Akibatnya, Sutrisno menilai penanganan dugaan penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri terkesan mengalami perlambatan. Kondisi tersebut berpotensi memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk mengaburkan perkara maupun menghilangkan barang bukti.
Pada akhirnya, ia mengingatkan lambannya pengungkapan kasus dapat memunculkan berbagai informasi liar dan hoaks di tengah masyarakat. Jika tidak segera ditangani secara terbuka, situasi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kepercayaan publik kepada Polri dan pemerintah.
Untuk itu, Sutrisno mengusulkan agar TIGPF yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dengan cara itu, keterlibatan berbagai lembaga tersebut membuat pengusutan tidak hanya menyentuh dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan teknologi, serta aliran dana yang berkaitan dengan operasi tersebut.
Terakhir, Sutrisno berharap pemerintah tetap memperhatikan persoalan ekonomi masyarakat. Ia menyebut tingginya harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Meski demikian, ia menegaskan dugaan penyadapan ilegal harus segera diungkap agar tidak menjadi persoalan berkepanjangan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Sutrisno berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah dengan membentuk TIGPF sehingga seluruh rangkaian dugaan penyadapan ilegal dapat diungkap secara independen, mulai dari motif, pelaku, korban, hingga aliran dana operasionalnya. (MS)
