JAKARTA, instrumentasi.com – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut menjadi perhatian serius di tengah dinamika politik dan hukum yang sedang berkembang di Indonesia saat ini.
Sutrisno mengatakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas sejumlah persoalan, termasuk niat Gibran untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia mengutip pernyataan Prasetyo yang menyebutkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Menurut Sutrisno, apabila niat tersebut benar-benar diwujudkan, Gibran harus secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada lembaga negara yang berwenang sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan sekadar pernyataan politik atau manuver sesaat di ruang publik.
Sutrisno juga menilai Gibran harus menunjukkan sikap kesatria dengan menyampaikan pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan MPR RI tanpa menunggu desakan publik yang meluas.
Setelah proses pengunduran diri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, status jabatan, hak, kewajiban, serta fasilitas yang melekat pada wakil presiden harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menyebutkan, penggunaan kendaraan dinas RI 2, rumah jabatan, pengawalan, dan berbagai fasilitas kenegaraan merupakan konsekuensi dari jabatan wakil presiden yang melekat secara sah.
Karena itu, apabila pengunduran diri telah sah secara konstitusional, seluruh hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut harus mengikuti status hukum yang baru.
Lebih lanjut, Sutrisno berpandangan bahwa MPR RI harus menjalankan mekanisme konstitusional apabila pengunduran diri Gibran telah diterima dan diproses sesuai ketentuan.
Selanjutnya, pengisian jabatan wakil presiden harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 agar kekosongan jabatan tidak menimbulkan ketidakpastian ketatanegaraan.
Sutrisno menegaskan, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya seluruh persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, proses pemeriksaan etik maupun hukum terkait dokumen persyaratan pencalonan Gibran yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bareskrim Polri harus tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Ia menilai, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas dugaan persoalan administrasi dan etik yang muncul dalam proses pencalonan yang harus tetap diusut tuntas.
Oleh karena itu, DKPP maupun Bareskrim Polri harus tetap memberikan kejelasan atas laporan yang telah disampaikan kepada publik secara terbuka dan akuntabel.
Sutrisno bahkan menilai polemik persyaratan pencalonan Gibran sejak Pemilihan Wali Kota Solo 2020 hingga pencalonannya sebagai wakil presiden pada 2024 harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses tersebut, seluruh pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam meloloskan pencalonannya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut jabatan Gibran, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, integritas penyelenggaraan pemilu, serta tanggung jawab institusi negara dalam menjalankan konstitusi.(*)
