Medan, Iinstrimentasi.com -– Kritik terhadap kinerja Perumda Tirtanadi mencuat setelah gangguan distribusi air bersih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang sebelumnya mendesak PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat akibat pemadaman listrik.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai persoalan terhentinya pasokan air bersih yang dialami pelanggan Tirtanadi juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, gangguan layanan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Ia menyoroti alasan yang disampaikan manajemen Tirtanadi terkait terganggunya operasional akibat pemadaman listrik. Menurutnya, kerusakan jaringan pipa dan sistem distribusi air justru menjadi persoalan yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap terputusnya layanan kepada pelanggan.
“Jika pemerintah meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian masyarakat akibat padamnya listrik, maka semestinya prinsip yang sama juga diterapkan terhadap gangguan layanan air bersih,” kata Sutrisno.
Ia menyebut sektor usaha seperti laundry, rumah makan, jasa katering, dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling terdampak akibat terhentinya pasokan air.
Selain itu, kebutuhan dasar rumah tangga serta aktivitas di sekolah, rumah ibadah, perkantoran, rumah sakit, kampus, dan pasar juga ikut terganggu, ujar Sutrisno, Kamis (11/6/2026).
Menurut Sutrisno, distribusi air menggunakan mobil tangki yang dilakukan Tirtanadi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh karena hanya cukup untuk kebutuhan dasar, terutama memasak.
Atas kondisi tersebut, Sutrisno mendesak Gubernur Sumatera Utara agar tidak hanya mendorong pemberian kompensasi dari PLN, tetapi juga mengevaluasi jajaran direksi Perumda Tirtanadi. Ia meminta pemerintah segera melakukan pendataan terhadap pelanggan yang terdampak dan menyiapkan mekanisme kompensasi atas kerugian yang dialami.
“Evaluasi terhadap pimpinan Perumda Tirtanadi perlu dilakukan. Pelanggan yang terdampak harus didata dan diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya layanan publik,” tegasnya. (Ron)
