Medan, Instrumentasi.com -– Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali meninggalkan ruang rapat paripurna DPRDSU tanpa izin pada Selasa (21/7/2026). Aksi walk out itu pun memicu dugaan adanya retakan di tubuh koalisi pengusung Bobby-Surya.
Rapat paripurna saat itu membahas agenda penting yang membutuhkan kuorum 2/3 anggota. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2026 Pasal 117 ayat 1 poin b, rapat hanya sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 anggota. Selanjutnya ayat 2 menegaskan kuorum dibuktikan melalui kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir.
Namun, saat sejumlah anggota DPRDSU mengingatkan aturan tersebut, Bobby justru memilih keluar. Bahkan seluruh pimpinan OPD Sumut ikut meninggalkan ruang rapat. Dengan demikian, tindakan Bobby tidak hanya mengabaikan tata tertib, tetapi juga dinilai melecehkan DPRDSU sebagai lembaga perwakilan rakyat tertinggi di provinsi.
Sikap “baper” Bobby sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, ia merespons kritik Hasyim selaku Ketua DPRD Medan terkait temuan BPK soal lampu pocong. Dalam acara yang disiarkan langsung, Bobby justru menuding Ketua DPRD suka menitip proyek.
Selain itu, sebulan lalu Bobby juga menahan rekomendasi perjalanan dinas Wali Kota, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD Medan ke China. Padahal undangan itu berasal resmi dari Pemerintah China. Akibatnya, agenda kenegaraan itu gagal karena Bobby tersinggung secara pribadi.
Tak hanya itu, Bobby juga melontarkan sindiran kepada Baharudin Siagian dalam acara bersama Mendagri Tito Karnavian. Saat itu Bobby menyinggung Batubara yang menjadi tuan rumah pertemuan tokoh pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur.
Belum lama ini, Bobby pun menyindir Syah Afandin alias Ondim, Bupati Langkat saat itu. Dalam acara PAN Sumut, Bobby menyebut Ondim sebagai singkatan “ongkos di muka”.
Oleh karena itu, walk out di paripurna kali ini dinilai sebagai puncak kekecewaan Bobby. Sumber internal DPRDSU menyebut, Bobby kecewa karena Ketua DPRDSU gagal mengonsolidasikan pimpinan fraksi koalisi. Akibatnya, agenda koalisi di legislatif berjalan tidak solid.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini sinyal bahwa koordinasi di internal koalisi sudah bermasalah,” ujar salah seorang anggota DPRDSU.
Lebih lanjut, tidak terpenuhinya kuorum 2/3 anggota juga menjadi bentuk perlawanan DPRDSU terhadap arogansi eksekutif. Artinya, legislatif mulai menunjukkan sikap tegas ketika aturan diabaikan.
Padahal, kedudukan DPRDSU lebih tinggi dari Gubsu dalam struktur pemerintahan daerah. Sebab, DPRD merupakan satu-satunya lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi.
Sehubungan dengan itu, Bobby seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada Pimpinan dan Anggota DPRDSU serta masyarakat Sumut. Di sisi lain, Ketua DPRDSU juga harus segera membenahi konsolidasi internal agar agenda pemerintahan tidak terus tersandera.
Jika tidak, maka peristiwa ini akan menjadi bukti nyata bahwa koalisi pengusung Bobby-Surya mulai retak. Dan yang paling dirugikan pada akhirnya adalah rakyat Sumut yang menunggu kepastian APBD dan Perda. (*)
