Humbahas, instrumentasi.com — Warga Desa Panggugunan menuding Kepala Desa berinisial RN merekayasa data penerima bantuan stimulan pemulihan ekonomi bagi korban longsor di kawasan Dolok Pinapan.
Dugaan itu mencuat setelah warga menemukan daftar penerima bantuan yang mereka nilai tidak akurat. Sejumlah warga menyebut daftar penerima memuat lebih banyak nama keluarga dan orang dekat kepala desa. Sebaliknya, pemerintah tidak mendata sebagian warga terdampak.
“Tidak semua warga Lumban Sihotang mendapat bantuan, sedangkan kepala desa mendapat bantuan, padahal rumahnya jauh dari lokasi longsor Dolok Pinapan,” ujar seorang warga yang meminta redaksi merahasiakan identitasnya, Jumat (1/5/2026).
Sementara itu, warga menilai Dusun Lumban Sihotang mengalami dampak bencana longsor paling parah. Longsor itu menelan korban jiwa serta merusak sejumlah rumah warga. Namun, pemerintah tidak memasukkan banyak warga di dusun tersebut ke daftar penerima bantuan stimulan.
Akibatnya, korban yang rumahnya rusak dan retak-retak mengaku belum menerima bantuan pemulihan ekonomi. Terlebih lagi, sebagian warga masih trauma untuk kembali menempati rumah mereka. Mereka kini tinggal sementara di rumah keluarga masing-masing.
Sebaliknya, warga menduga pemerintah mencatat kepala desa beserta kerabatnya sebagai penerima bantuan, meski mereka tidak tinggal di wilayah terdampak langsung.
Setelah itu, temuan tersebut memicu kekecewaan warga korban longsor. Mereka menduga oknum menyelewengkan data penerima bantuan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Tindakan itu sekaligus merugikan korban sebenarnya.
Oleh karena itu, warga mendesak aparat penegak hukum turun tangan. Mereka meminta aparat mengusut dugaan penyimpangan bantuan itu secara transparan dan akuntabel.
“Aparat penegak hukum harus turun. Jangan biarkan kepala desa bermain data korban. Segera usut tuntas kasus ini,” tegas warga lainnya.
Selain itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengevaluasi menyeluruh penyaluran bantuan stimulan di Desa Panggugunan. Warga juga menuntut pemerintah membuka data penerima kepada publik. Mereka pun meminta inspektorat mengaudit penggunaan dana bencana agar dugaan penyimpangan tidak terulang.
Hingga berita ini turun, Kepala Desa RN belum memberikan klarifikasi. Redaksi sudah menghubungi yang bersangkutan melalui telepon dan pesan singkat, namun belum mendapat tanggapan.
Akhirnya, warga menilai dugaan rekayasa data ini memperburuk kondisi korban longsor Dolok Pinapan. Korban masih mengungsi dan menunggu kepastian bantuan hingga kini. (Red)
