SUMUT, Instrumentasi.com — Presidium Rakyat Membangun Peradaban PERMADA mendukung sikap Pimpinan DPRD Sumut Fraksi Nasdem Ricky Anthony. Sebab, Ricky berani mengkritik tindakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang walkout dari Rapat Paripurna DPRD Sumut.
Hal itu disampaikan Koordinator PERMADA Ariswan saat diwawancarai redaksi, secara terbuka dan lugas di Kantor Sekretariat, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Ariswan, pernyataan Ricky Anthony merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD Sumut. Dengan demikian, langkah itu bertujuan menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan.
“Ricky Anthony telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan DPRD Sumatera Utara sesuai amanah rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang beliau sampaikan bukan kepentingan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kehormatan DPRD,” kata Ariswan.
Baca juga: KORMI Medan Dorong Drum Corps Jadi Ekskul Andalan Sekolah
Lebih lanjut, Ariswan menegaskan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat publik termasuk gubernur wajib menghormati mekanisme persidangan dan tata tertib.
“Ketika rapat paripurna berlangsung, semua pihak seharusnya saling menghormati. Perbedaan pandangan wajar dalam demokrasi, tetapi penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang tersedia, bukan dengan meninggalkan forum,” ujarnya.
Ariswan menilai sikap tegas Ricky Anthony mencerminkan keberanian seorang pemimpin. Selain itu, kritik kepada kepala daerah merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia.
“Seorang pimpinan DPRD tidak boleh diam ketika ada peristiwa yang berpotensi menurunkan kewibawaan lembaga. Justru masyarakat mengharapkan pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran dan mengedepankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Rikardo Simamora: Jangan Asal Tulis Sejarah Humbahas, Semua Pejuang Wajib Dicatat
Selanjutnya, Ariswan mengajak masyarakat melihat persoalan secara objektif. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD membangun kembali komunikasi yang sehat demi pembangunan daerah.
“Rakyat menginginkan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Namun keharmonisan itu harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum, etika, dan mekanisme demokrasi,” pungkasnya.
Perlu dipahami, DPRD memiliki mandat memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, DPRD juga bertanggung jawab mengawasi penggunaan keuangan daerah agar dikelola transparan, akuntabel, dan untuk kesejahteraan rakyat.
“Ke depan, seluruh penyelenggara pemerintahan harus menjadikan kemitraan yang saling menghormati, taat pada hukum, dan berpihak kepada rakyat sebagai fondasi membangun Sumatera Utara yang maju, berintegritas, dan berkeadaban,” tutup Ariswan.(*)
