MEDAN, Instrumentasi.com — Indonesia memasuki pekan kedua September 2026 dengan rentetan bencana alam. Setelah gempa di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan, kini bangsa dihadapkan pada erupsi gunung berapi serentak.
PVMBG menaikkan status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi Level III atau Siaga. Keputusan itu diambil pada Minggu (06/09/2026) pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan pemantauan intensive petugas PVMBG, asap kawah gunung Sinabung terlihat berwarna putih tebal. Ketinggiannya mencapai 300–500 meter di atas puncak.
Selain Sinabung, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga erupsi terus menerus sejak Jumat (04/09/2026). Abu vulkaniknya menyebar hingga enam provinsi, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta menyebabkan penutupan sejumlah bandara.
Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Minggu (06/09/2026) pukul 07.51 WIB. Kolom abunya mencapai 1.000 meter di atas puncak dan statusnya berada di Level III Siaga.
Di wilayah timur, Gunung Ili Lewotolok di NTT meletus terkuat pada Minggu pukul 06.41 WITA. Tinggi kolom abu tercatat 600 meter. Kemudian Gunung Ibu di Maluku Utara erupsi pada pukul 04.55 WIT dengan kolom letusan setinggi 400 meter.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader bergerak cepat. Kader diminta mengerahkan relawan kesehatan, membuka dapur umum, dan melakukan mitigasi di daerah bencana.
Selanjutnya, DPP PDI-P juga memerintahkan pembangunan solidaritas gotong royong. Seluruh struktur partai dari pusat hingga daerah harus menyalurkan bantuan kemanusiaan dan hadir di tengah masyarakat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon meneruskan instruksi itu kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia meminta Masinton fokus pada pemulihan Tapteng pasca bencana dan menggerakkan kader setempat untuk membantu.
Di bidang politik, Rapidin menekankan pentingnya menjaga stabilitas. Ia meminta Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bekerja sama dengan Walikota Medan Rico Waas meski berbeda pada Pilkada 2024.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI-P Sumut Sutrisno Pangaribuan menegaskan hal senada. “Sepanjang Walikota bekerja untuk rakyat harus didukung dan dijaga. PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik yang mengganggu Walikota Medan,” tegasnya.
Instruksi serupa juga berlaku untuk Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan. Rapidin menyatakan PDI-P tidak boleh terlibat dalam gerakan pemakzulan Bupati Karo. Hal yang sama berlaku bagi Ketua DPRD Taput dan Ketua DPRD Pematang Siantar terhadap kepala daerah masing-masing.
“Bahkan jika ada gerakan politik pemakzulan Walikota Medan, PDI Perjuangan tidak boleh terlibat,” tegas Rapidin Simbolon.
Dengan demikian, di tengah bencana nasional ini PDI Perjuangan memilih tidak memulai kegaduhan politik. Partai akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk kemanusiaan dan keselamatan rakyat.(*/is)
