DOLOKSANGGUL, Instrumentasi.com -– Advokat Rikardo Simamora, S.H. melontarkan kritik tajam. Ia menyoroti penulisan nama pemrakarsa dan pendukung Kabupaten Humbang Hasundutan yang dinilai tidak adil.
Melalui unggahan Facebook pada Sabtu (1/8/2026), Rikardo menegaskan sejarah Humbahas tidak boleh ditulis asal-asalan. Sebab itu, ia mengajak publik membuka kembali catatan perjuangan daerah itu.
Rikardo menyatakan pemrakarsa dan pendukung memiliki jasa yang sama besar. Menurutnya, keduanya sama-sama berjuang, berdarah-darah, dan bertaruh waktu demi lahirnya Humbahas.
“Menurut hemat saya, pemrakarsa dan pendukung adalah sama-sama berjasa dan berjuang atas jadinya dan terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan ini,” tulisnya di Facebook.
Baca juga: Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Pendidikan di Tebing Tinggi
Namun demikian, ia menyayangkan masih banyak nama pejuang yang hilang dari catatan resmi. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak berhenti melupakan jasa orang-orang di belakang layar.
Ia mengajak masyarakat Humbahas merenung bersama. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang merasa tersakiti dan tertinggal dalam sejarah.
“Alangkah baiknya dan indahnya kalau tidak ada yang tersakiti dan tertinggal, terkhusus untuk tokoh-tokoh seperti Alm. SM, RN, dan lain-lain,” tegas Rikardo.
Selain itu, ia mengenang peran penting para jurnalis senior Doloksanggul. Waktu itu, mereka aktif mengawal dan menyuarakan perjuangan pembentukan kabupaten.
Baca juga: Kadis dan Inspektur Deli Serdang Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Buku SD
Rikardo menyebut nama-nama seniornya satu per satu. Antara lain Alm. Birnes Simamora, Alm. Kapundung Purba, Alm. Pak Dollong Sihombing, Alm. Hotlen Pakpahan, Porman Tobing, dan Mangatur Silaban.
“Mereka semua adalah senior saya dan ikut membidani Humbahas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rikardo meminta maaf jika masih ada nama yang terlewat. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan pegiat sejarah menelusuri, mencatat, dan menghargai semua pejuang.
Pada akhirnya, Rikardo menegaskan satu hal. Jadi, sejarah Humbahas adalah hasil kerja kolektif. Pemrakarsa dan pendukung wajib mendapat tempat, penghargaan, dan pengakuan yang sama adilnya. (***)
