PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ulang Ijazah Pejabat Publik

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menyampaikan dukungan verifikasi ulang dokumen pendidikan pejabat publik di Medan, Kamis, 19 November 2026
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menyampaikan dukungan verifikasi ulang dokumen pendidikan pejabat publik di Medan, Kamis, 19 November 2026. (Foto: Dok/Instrumentasi.com)

MEDAN, instrumentasi.com – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung gerakan masyarakat mendorong keterbukaan dan verifikasi ulang dokumen pendidikan pejabat publik di Sumatera Utara.

Selanjutnya dukungan tersebut mencakup anggota DPR RI DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara secara transparan terbuka.

Kemudian langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas politik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi di Sumatera Utara kini.

Selain itu dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026)

Setelah itu Sutrisno menyikapi berkembangnya tuntutan publik agar pejabat yang memperoleh mandat pemilihan umum membuka dokumen pencalonan secara transparan terbuka.

Sementara itu menurut Sutrisno keterbukaan dokumen pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik bagi kader partai di Sumatera Utara kini.

Sebaliknya hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi secara jujur terbuka.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik tidak ada alasan bagi kader menghindari pemeriksaan secara transparan terbuka,” ujar Sutrisno.

“Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” ujar Sutrisno.

Ia menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan publik di Sumatera Utara siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara transparan.

Kesiapan tersebut mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara dua puluh satu anggota DPRD provinsi Sumatera Utara.

Selain itu kesiapan tersebut mencakup seratus delapan puluh tiga anggota DPRD kabupaten kota se Sumatera Utara secara menyeluruh dan terbuka.

Pemeriksaan juga terbuka bagi kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Sumatera Utara secara transparan.

Dokumen yang siap diverifikasi meliputi ijazah mulai jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi termasuk ijazah Paket C dan surat keterangan.

Sutrisno juga menjelaskan tuntutan keterbukaan tersebut berkembang setelah muncul petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia pada Kamis (19/11/2026)

Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah memperoleh tanda tangan.

Jumlah tanda tangan mencapai tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh hingga Kamis pukul sembilan lebih dua puluh dua menit.
Desakan serupa juga berkembang di tingkat daerah sejumlah elemen masyarakat meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan.

Bahkan Garda Harapan Sumut telah menyuarakan tuntutan klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara melalui aksi demo.

Menanggapi perkembangan tersebut Sutrisno menilai proses verifikasi harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas objektif dan tidak diskriminatif bagi semua pihak.

“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama,” tegas Sutrisno.

Lebih lanjut Sutrisno menyampaikan PDI Perjuangan tidak ingin terus menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai.

Menurutnya kedua tokoh bukan lagi kader PDI Perjuangan oleh karena itu persoalan hukum harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing masing.

Akhirnya PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan keterbukaan dokumen pendidikan merupakan tanggung jawab politik kepada rakyat sekaligus penghormatan terhadap negara hukum.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *