Jakarta, instrumentasi.com – Rangkaian kasus bermula saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di DDTC Tower Jakarta Utara dua puluh lima Mei.
Awak media meminta klarifikasi hak jawab dugaan paspor ganda anak GI tanpa persetujuan ibu kandung pemegang asuh sah secara hukum.
Namun mereka dihadapkan sikap defensif Darussalam mengaku partner kerja Danny menyebut persoalan itu urusan pribadi bukan kantor dan meminta surat.
Darussalam menyampaikan Danny berada di Singapura serta mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas liputan resmi dari redaksi media terkait.
Padahal kerja wartawan dilindungi Undang-Undang Pers Nomor Empat Puluh Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan secara jelas dan tegas.
Akhirnya Darussalam meminta kartu nama wartawan dan berjanji menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny secara langsung kepada redaksi media peliput terkait.
Pada upaya kedua tujuh Juni dua ribu dua puluh enam awak media kembali buntu setelah keamanan menghalangi wartawan masuk kantor.
Keamanan mengaku penyambung lidah manajemen mempertanyakan surat tugas serta meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor Danny dan dialihkan kerumah.
Puncaknya empat belas Agustus dua ribu dua puluh enam ratusan jurnalis menggelar aksi damai di depan PERADI Tower Jakarta pusat.
Mereka menuntut Dewan Kehormatan PERADI memecat oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi ancaman terhadap belasan wartawan secara terbuka dan.
Koordinator lapangan menilai tindakan itu melanggar Undang-Undang Pers dengan ancaman dua tahun penjara atau denda lima ratus juta rupiah secara.
Warga bernama OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian dua ribu dua puluh satu lalu.
Untuk pertama kalinya awak media mencoba konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower Jakarta saat sidang etik berlangsung.
Namun Iki Dulagin justru kabur dan tidak mau menemui awak media untuk dikonfirmasi demi pemenuhan cover both side secara berimbang.
Pada dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh enam awak media kembali mengkonfirmasi Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower.
Iki Dulagin kembali kabur tidak mau menemui awak media untuk konfirmasi demi pemenuhan cover both side secara berimbang dan adil.
Saat meliput sidang etik OLH hadir langsung menyerahkan bukti dokumen yang dicatat majelis secara resmi dan lengkap kepada Ketua Majelis.
Ketua Majelis meminta Iki mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI dan memintanya keluar dari ruang sidang etik dengan agenda lanjutan.
Sementara Humas PERADI Otto Riri Purbasari Dewi mengaku belum mendapat informasi resmi terkait perkembangan sidang etik tersebut dari Dewan Kehormatan.
Sebagai kelanjutannya Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia Lemens Kodongan bersama perwakilan media mendatangi Gedung Dewan Pers Jakarta untuk audiensi resmi.
Mereka menggelar audiensi resmi terkait aduan serta sengketa pemberitaan yang menimpa sejumlah media daring di Indonesia secara terbuka dan berimbang.
Tim kuasa hukum mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers dan kesiapan membuka kembali pemeriksaan bukti baru atau novum secara.
Wartawan telah menempuh konfirmasi berulang melalui surat resmi sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam ke Kementerian Imigrasi pusat.
Namun pihak pengadu menolak menemui wartawan dan menutup pintu konfirmasi padahal pemberitaan bersumber konferensi pers resmi mengenai sengketa OLH Danny.
Lemens menjelaskan pengadu tidak memberikan hak jawab sehingga sudah clear tidak wajib dilayani sesuai ketentuan yang berlaku dan dibenarkan Manan.
Tim juga menyerahkan bukti screenshot WhatsApp berisi dugaan ancaman intimidasi dari oknum mengaku utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira secara.
Abdul Manan menyarankan intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan resmi ke Bareskrim Polri seraya mengirimkan tembusannya kepada Dewan Pers secara tertulis dan.
Tim menegaskan laporan resmi telah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada bulan Agustus lalu demi kemerdekaan pers Indonesia dan informasi.
Melalui audiensi ini LBH Pers Indonesia mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi secara sistematis dan berimbang.(Tim/red)
