SAMOSIR, instrumentasi.com – Advokat Priska Simarmata SH memberikan klarifikasi setelah dilaporkan ke Polres Samosir atas dugaan tindak pidana penipuan senilai sepuluh juta rupiah.
Selanjutnya laporan tersebut dilayangkan ESY tiga puluh empat tahun warga Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dengan nomor LP B 364 XI.
Kemudian laporan tertanggal dua belas November dua ribu dua puluh enam mengadukan dugaan penipuan atau perbuatan curang senilai sepuluh juta.
Perkara dilaporkan Pasal empat ratus sembilan puluh dua Undang Undang Nomor satu Tahun dua ribu dua puluh tiga tentang KUHP.
Kasi Humas Polres Samosir Jumat dua puluh November membenarkan laporan yang dimaksud berkaitan kasus dugaan penipuan di Pangururan secara resmi.
Ia menjelaskan berdasarkan keterangan Priska Simarmata advokat telah menandatangani surat kuasa sebagai penasihat hukum tersangka dugaan illegal logging berinisial BS.
Rp10 Juta untuk Honorarium Empat Orang
Menanggapi laporan Priska membantah tuduhan yang berkembang. Ia menegaskan sepuluh juta dipersoalkan merupakan honorarium jasa pendampingan hukum berdasarkan kesepakatan profesional.
Klarifikasi disampaikan Priska kepada wartawan Jumat dua puluh November dua ribu dua puluh enam di depan Kantor Polres Samosir terbuka.
Ia menjelaskan dua Surat Kuasa Khusus pendampingan hukum pertama tertanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh enam untuk empat orang.
Kedua Surat Kuasa Khusus tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh enam untuk RS suami ESY memberikan kuasa tersendiri.
“Perlu saya tegaskan jasa pendampingan hukum kami terima bukan untuk menjamin bahwa klien kami dampingi akan bebas dari perkara hukum,” ujar Priska.
“Tugas kami adalah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum pada setiap tahapan proses hukum yang dijalani para tersangka secara profesional kini,” tegas Priska.
Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan
Selama menerima kuasa telah melakukan sejumlah langkah pembelaan hukum salah satunya mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan agar tersangka tidak ditahan.
Namun tidak berselang lama setelah upaya dilakukan pihak keluarga klien justru mencabut surat kuasa yang sebelumnya diberikan kepadanya secara sepihak.
Merujuk UU Advokat, Honorarium Berdasarkan Kesepakatan
Priska menjelaskan profesi advokat memiliki dasar hukum dalam Undang Undang Nomor delapan belas Tahun dua ribu tiga tentang Advokat jelas.
Ia merujuk Pasal dua puluh satu UU Advokat mengatur hak advokat menerima honorarium atas jasa hukum diberikan kepada kliennya kini.
Besaran honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, jadi harus dilihat apa kesepakatan awalnya pekerjaan apa yang diberikan.
Keberatan atas Laporan Polisi
Di sisi lain Priska menyampaikan keberatan atas laporan polisi yang dilayangkan ESY khususnya terkait dugaan penipuan senilai sepuluh juta resmi.
“Saya merasa dirugikan atas laporan kata Priska berharap klarifikasi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan kewajiban advokat memberikan pendampingan,” ujar Priska.
Akhirnya menegaskan tugas advokat adalah memperjuangkan hak hak hukum klien berdasarkan ketentuan perundang undangan bukan menentukan hasil akhir proses hukum.(*)












