Humbahas, Instrumentasi.com – Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Kopenaker) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar pembagian bantuan langsung bagi korban terdampak bencana longsor di wilayah Humbahas.
Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut justru memicu keluhan keras dari warga setempat karena dinilai tidak tepat sasaran dan lokasi pembagian belum lama ini.
Alih-alih meringankan beban korban, Diskopenaker Humbahas justru memusatkan pembagian di Aula Kantor Camat Onan Ganjang. Padahal lokasi itu jauh dari jangkauan sebagian besar penerima 2 Kecamatan terjauh.
Fakta di lapangan menunjukkan, warga penerima berasal dari empat kecamatan, yaitu Tarabintang, Parlilitan, Pakkat, dan Onan Ganjang. Dengan demikian, kebijakan ini jelas mengabaikan prinsip pemerataan.
Baca juga:Bobby Dorong Bank Sumut Tingkatkan Kinerja dan Kontribusi.
Pasangan Bambang – Dicki Raih Juara, Sedangkan Isron – Nelson Hanya Selisih Poin
Salah seorang warga Tarabintang bermarga Marbun mengaku kecewa. Ia terpaksa menyewa mobil dengan biaya besar hanya untuk mengambil bantuan.
“Kami harus menyewa mobil. Perjalanan dari Tarabintang ke sini sangat jauh,” ucapnya dengan nada menyesal, Selasa (25/8/2026)
Lebih ironis lagi, tidak ada pertimbangan jarak tempuh dalam penentuan lokasi. Seharusnya Diskopenaker memilih titik tengah yang netral agar semua pihak diuntungkan.
“Kalau di Pakkat pembagiannya, kami tidak terlalu jauh ke sini. Begitu juga dari Kecamatan Parlilitan,” tukas Ibu Br Nainggolan yang mengaku datang bersama anaknya.
Minimnya fasilitas juga menambah beban. Panitia hanya menyediakan minuman, sehingga warga terpaksa membawa bekal makan siang sendiri agar tidak kelaparan di perjalanan.
Baca juga:Wali Kota Tebing Tinggi Ajak Siswa Budayakan Menabung Sejak Dini.
Prima Jaya Perkuat Layanan Barus-Medan Lintas Toba, 12 Unit Bus Siap Operasi
Selain itu, strategi penyaluran bantuan dari dana Transfer ke Daerah tampak amburadul. Tidak ada perencanaan matang terkait akses dan efektivitas distribusi.
Akibatnya, warga Tarabintang dan Parlilitan justru dirugikan dua kali. Mereka kehilangan waktu, tenaga, dan uang hanya untuk mendapatkan haknya sebagai korban terdampak bencana.
Masyarakat mendesak Bupati Humbahas dan Diskopenaker segera mengevaluasi total. Lokasi pembagian berikutnya harus dipusatkan di titik yang adil, bukan asal dekat kantor.
“Untuk bantuan berikutnya jangan asal-asalan. Antar langsung atau pilih lokasi tengah. Jangan buat kami tambah miskin karena ongkos,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskopenaker Humbahas belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang dinilai mencederai semangat membantu korban bencana ini. (JAS)
