Medan, Instrumentasi.com — Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan Masa Bakti 2026–2028 menegaskan bahwa peredaran bawang impor ilegal di Sumatera Utara telah menjadi perhatian serius. GMKI menilai isu lokal sektor pertanian itu mengancam keberlangsungan ekonomi petani.
Seiring keresahan yang mencuat di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir, GMKI Medan secara bertahap menerima berbagai aduan, keresahan, serta masukan dari masyarakat dan pelaku sektor pertanian. GMKI menghimpun aspirasi itu melalui ruang-ruang diskusi nonformal bersama aliansi petani bawang dan elemen masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, GMKI Medan menilai peredaran bawang impor ilegal tidak hanya menurunkan stabilitas harga pasar. Lebih dari itu, praktik ilegal itu juga menekan ekonomi petani lokal dan distributor kecil secara nyata.
Oleh karena itu, GMKI Medan memandang situasi ini sebagai persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Sebab, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan sektor pertanian daerah dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat.
Menanggapi hal itu, Ketua Cabang GMKI Medan Masa Bakti 2026–2028, Samuel Simatupang, menegaskan bahwa negara harus hadir secara konkret. Ia menuntut negara memastikan praktik perdagangan ilegal tidak terus berkembang dan merusak tata niaga pangan lokal.
“Persoalan bawang impor ilegal tidak boleh kita pandang sederhana. Ketika kita membiarkan praktik distribusi ilegal berlangsung, petani lokal, pedagang kecil, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kestabilan pasar daerah akan menanggung dampak langsung. Negara harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat dan tidak boleh membiarkan pasar dikendalikan oleh praktik-praktik ilegal,” tegas Samuel Simatupang.
Selanjutnya, melalui Wakil Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan, Marsellino Nababan, BPC GMKI Medan menegaskan komitmennya. GMKI akan meninjau, mengawal, dan mendampingi perkembangan isu ini secara langsung bersama masyarakat dan aliansi petani bawang.
Selain itu, Marsellino menegaskan bahwa GMKI Medan menolak persoalan ini berhenti pada diskursus publik semata. Sebaliknya, semua pihak harus mengawal isu ini hingga pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.
Di sisi lain, Marsellino Nababan menilai praktik impor ilegal yang berulang menandakan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan distribusi dan tata niaga perdagangan di Sumatera Utara.
Atas dasar itu, GMKI Medan akan terus membuka ruang advokasi, dialog, dan pengawasan sosial bersama elemen masyarakat sipil. GMKI mengambil langkah tersebut untuk memastikan penanganan persoalan berjalan transparan dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
“GMKI Medan akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan terhadap rakyat. Persoalan ini bukan hanya menyangkut komoditas perdagangan, melainkan juga keadilan ekonomi, perlindungan petani lokal, dan kredibilitas negara dalam menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas,” ujar Marsellino Nababan.
Berkaitan dengan itu, BPC GMKI Medan menuntut:
1. Pemerintah dan aparat melakukan investigasi menyeluruh terhadap jalur masuk bawang ilegal di Sumatera Utara.
2. Aparat menindak tegas gudang penimbunan dan distributor ilegal tanpa tebang pilih.
3. Pemerintah membuka transparansi kepada publik terkait hasil penyelidikan dan proses hukum yang berjalan.
4. Pemerintah memberikan perlindungan nyata kepada petani lokal melalui kebijakan stabilisasi harga dan pengawasan distribusi.
5. Pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat pengawasan terhadap produk impor ilegal yang merusak pasar lokal.
Melalui korps BPC GMKI Medan Masa Bakti 2026–2028, GMKI Medan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, dan kelompok sipil untuk bersama-sama mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif. GMKI menilai pengawasan publik berperan penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada tindakan simbolik semata.
Sebagai organisasi kader dan gerakan dengan Matra Masyarakat sebagai salah satu medan layannya, GMKI Medan menegaskan komitmen untuk terus hadir mengawal berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat. GMKI secara khusus memfokuskan perhatian pada isu yang berdampak langsung terhadap keadilan ekonomi rakyat dan keberlangsungan sektor pangan daerah. (*)
