Doloksanggul, Instrumentasi.com —Pemkab Humbahas menghadapi sorotan tajam soal lambatnya pembangunan hunian tetap (huntap) korban bencana. Meski begitu, pemerintah pusat sudah mengalokasikan 47 unit rumah layak huni bagi korban longsor.
Bupati Oloan Paniaran Nababan mengikuti rapat virtual bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pada Rabu 15 April 2026. Dalam rapat itu, Mendagri Tito Karnavian langsung mendesak kepala daerah agar segera merampungkan kesiapan lahan.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan pemerintah pusat hanya memulai pembangunan huntap baru setelah daerah menyiapkan lahan tuntas. Tak berhenti di situ, Mendagri juga menuntut pemda mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung huntap.
Dengan tegas, ia meminta daerah membangun akses jalan, menyediakan air minum, dan memfasilitasi jaringan listrik. Padahal, Kementerian PKP RI telah menetapkan alokasi 47 unit huntap untuk Humbahas.
Secara rinci, pemerintah membagi 30 unit di Desa Sampetua dan 17 unit di Desa Pulogodang. Namun, hingga April 2026 Pemkab Humbahas baru menuntaskan tahap pematangan lahan.
Ironisnya, tim hanya mengerjakan lokasi Desa Sampetua saja. Sementara itu, warga Pulogodang mengaku belum melihat satu pun alat berat masuk.
Akibatnya, warga terdampak bencana mulai menyuarakan keresahan mereka. Mereka khawatir pemerintah hanya menjadikan janji huntap sebagai proyek mangkrak.
“Kalau pemerintah cuma rapat terus tapi tidak membangun rumah, kami mau tinggal di mana?” keluh warga Desa Batunagodang Siatas, Kecamatan Onan Ganjang, Sabtu (25/4/2026)
Di sisi lain, Pemkab Humbahas mengklaim terus mengakselerasi proses pembangunan huntap. Dalam rapat itu, Bupati Oloan mengajak Kadis PKP Anggiat Simanullang dan Kalaksa BPBD Bernard M. Simamora. Akan tetapi, kehadiran pejabat tidak serta-merta mempercepat proyek di lapangan.
Oleh karena itu, warga mendesak Pemkab membuka transparansi anggaran dan target penyelesaian jelas.Jika tidak, sorotan publik akan semakin menguat dan meruntuhkan kepercayaan.
Kini, publik menanti langkah nyata Bupati Oloan menuntaskan 47 unit huntap. Mampukah ia menyelesaikan tepat waktu, atau justru menambah daftar proyek terbengkalai?(*)
