Jakarta, Instrumentasi.com – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha Djumaryo, sebagai fenomena politik yang menggambarkan hukum tabur tuai dalam perebutan kekuasaan.
Ketiga tokoh tersebut diketahui memiliki posisi strategis di PSI maupun pemerintahan. Raja Juli Antoni menjabat Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PSI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka merupakan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PSI, sedangkan Giring Ganesha Djumaryo merupakan Wakil Menteri Kebudayaan dan mantan Ketua Umum DPP PSI.
Dalam siaran pers yang diterima, Selasa (10/11/2026), Sutrisno menyebut pengunduran diri para elite PSI tersebut mengingatkannya pada peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada 10 Agustus 2024.
Saat itu, Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya kepada publik pada Minggu (11/8/2024). Ia menyampaikan keputusan tersebut diambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Namun, menurut Sutrisno, alasan yang disampaikan Airlangga tidak serta-merta menghapus dugaan adanya tekanan politik dari pihak tertentu di balik keputusan tersebut.
“Dua tahun kemudian, giliran Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha yang menghadapi situasi politik serupa. Mereka dipaksa atau terpaksa meninggalkan PSI,” demikian pandangan Sutrisno dalam siaran persnya.
Ia menjelaskan, Giring Ganesha lebih dahulu menyatakan mundur dari keanggotaan PSI dengan alasan sudah tidak sejalan dengan arah partai. Sementara itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus menghentikan seluruh aktivitasnya di PSI pada Senin (9/11/2026).
Menurut Sutrisno, rangkaian pengunduran diri tersebut memperlihatkan bahwa dinamika kekuasaan tidak terlepas dari konsekuensi politik. Pihak yang dahulu diduga memiliki andil dalam tekanan terhadap Airlangga, kata dia, semestinya memahami bahwa kekuasaan tidak selalu berada dalam posisi yang menguntungkan.
“Hukum tabur tuai berlaku dalam politik. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kekuasaan yang dahulu jumawa menekan dan memaksa Airlangga mundur, pada akhirnya menghadapi situasi ketika elite-elite politiknya sendiri meninggalkan partai,” ujarnya.
Sutrisno juga menyoroti waktu pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut yang berlangsung menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPR RI.
Ia mengaitkan momentum tersebut dengan kemungkinan munculnya agenda penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait persoalan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, isu tersebut berpotensi menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang lebih luas, terutama berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.
Lebih jauh, Sutrisno menduga pengunduran diri ketiga elite PSI itu merupakan langkah untuk menyelamatkan diri dari keterkaitan politik dengan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo”.
Ia menilai pengaruh kelompok tersebut tengah mengalami kemunduran, terutama setelah penangkapan LSP dan sejumlah pihak yang disebutnya sebagai bagian dari kelompok tersebut.
“Sejak LSP dan komplotannya ditangkap, Geng Solo tidak lagi memiliki amunisi untuk bertarung maupun bertahan. Karena itu, cara terbaik bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri adalah mencuci tangan demi kepentingan masing-masing,” ungkapnya.
Sutrisno turut menyindir PSI yang menurutnya selama ini dikenal membuka ruang bagi sejumlah elite dan kader dari partai politik lain, termasuk mereka yang telah meninggalkan atau diberhentikan dari partai sebelumnya.
Namun, kondisi politik saat ini justru memperlihatkan elite internal PSI memilih meninggalkan partai tersebut. Ia menyebut situasi itu sebagai ironi sekaligus konsekuensi politik yang layak menjadi bahan evaluasi.
“Partai yang gemar membajak elite partai lain dan bangga menampung kader-kader pecatan partai lain, kini justru ditinggalkan elite sendiri. Inilah yang saya sebut sebagai karma politik, senjata makan tuan,” katanya.
Selain persoalan PSI, Sutrisno menyinggung munculnya pernyataan sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, serta orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto yang mengaku termasuk dalam sekitar 6.000 orang atau kelompok 6K yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai komplotan.
Menurut Sutrisno, pengakuan tersebut muncul bersamaan dengan berkembangnya dugaan penyadapan ilegal dan rencana makar yang dikaitkan dengan kelompok LSP.
Ia menilai sejumlah pihak yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan LSP kini berupaya memosisikan diri sebagai korban penyadapan.
Namun, Sutrisno menegaskan bahwa pengakuan sepihak tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang masuk dalam daftar korban penyadapan.
Ia beralasan, hingga siaran pers tersebut disampaikan, Bareskrim Polri belum mengumumkan secara resmi daftar sekitar 6.000 orang yang diklaim menjadi sasaran penyadapan ilegal.
“Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, dan orang-orang di sekitar Presiden Prabowo tidak didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K tersebut,” tegasnya.
Sutrisno menilai, pengakuan sebagai korban penyadapan perlu disertai bukti dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak sekadar menjadi strategi politik untuk menjauhkan diri dari kelompok yang sedang menghadapi persoalan hukum.(*)
