Medan, Instrumentasi.com – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu) Eko Adhyaksono, SH.,MH mewakili Kajati Sumatera Utara menghadiri kegiatan kuliah umum dan diskusi bersama antara Komite Masyarakat Danau Toba dan Universitas HKBP Nommensen yang berlangsung di Gedung Fakultas Kedokteran lantai 6 kampus universitas HKBP Nommensen Medan pada Senin (28/9).
Saat menyampaikan sambutan Kajati Sumut, Wakajati menyampaikan bahwa dalam penegakan hukum pidana perpajakan yaitu melalui Penuntutan, Kejaksaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memproses tindak pidana di bidang perpajakan ke meja persidangan, melalui bidang Tindak Pidana Khusus dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui mekanisme Penyidikan yang berasal dari kejahatan perpajakan.
Ditambahkan Wakajati, terdapat peran sebagai Jaksa Pengacara Negara melaui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dapat dilaksanakan Bantuan Hukum Perdata dan TUN melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan bertindak sebagai Pengacara Negara untuk mewakili Instansi Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah; dan juga Pendampingan dan Pertimbangan Hukum dengan Memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), hingga audit hukum dalam penyusunan kebijakan atau sistem administrasi perpajakan seperti Core Tax Administration System.
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa universitas HKBP Nommensen tersebut dihadiri langsung Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, Dr. Richard A.M Napitupulu, S.T., M.T, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Belis Siswanto, Founder & CEO Hive Five sekaligus Bendahara DPP KMDT Dr. Sabar L. Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP, Ketua dan jajaran Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) serta Para Wakil Rektor, Dekan, dosen, serta seluruh sivitas akademika Universitas HKBP Nommensen Medan.(*)
