MEDAN, Instrumentasi.com — Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mendorong evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setelah dugaan keracunan siswa SD di Kecamatan Galang.
Peristiwa tersebut terjadi setelah puluhan siswa dari empat sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi MBG dan mendapat perawatan di Puskesmas Galang.
Adapun siswa yang terdampak berasal dari SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak tujuh orang, SDN 106197 Desa Paku 13 orang, SDN 101961 Desa Timbang Deli 17 orang, dan SDN 107827 Desa Titi Besi satu orang.
Menindaklanjuti kejadian itu, Dinas Kesehatan Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman termasuk susu yang dikonsumsi siswa untuk diperiksa secara laboratorium, namun hasilnya belum keluar.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI Drs. Rapidin Simbolon, M.M., menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak penyelenggara MBG.
Menurut Rapidin, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan dengan memastikan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan utama program.
“Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu kejadian lebih besar baru melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” ujar Rapidin.
Selain itu, seluruh proses mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan BUMN dan Investasi DPD PDIP Sumut Paul Baja Siahaan meminta hasil laboratorium segera disampaikan kepada publik setelah pemeriksaan selesai.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Oleh karena itu, evaluasi tidak cukup hanya terhadap makanan yang dikonsumsi siswa, melainkan seluruh proses penyediaan MBG termasuk standar kebersihan, penyimpanan, dan distribusi ke sekolah-sekolah.
“Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang,” tegas Paul.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan meminta penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilakukan secara menyeluruh hingga benar-benar pulih.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan medis yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih dan aman,” kata Sutrisno.
Selanjutnya, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDIP Sumut Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah hasilnya resmi keluar.
Ia menilai kepastian mengenai penyebab kejadian sangat diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil laboratorium, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi semata.
Karena itu, DPD PDI Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, penyelenggara SPPG, serta instansi terkait memperkuat pengawasan rutin terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program MBG.
“Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dameria.
Lebih lanjut, Anggota Komisi C DPRD Sumut Fraksi PDIP Dapil Sumut X Franky Partogi Wijaya Sirait menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan kekhawatiran orang tua setelah kejadian tersebut.
Menurutnya, komunikasi dan pendampingan harus dilakukan secara aktif agar orang tua mendapatkan kepastian mengenai kondisi anak mereka sekaligus mengetahui langkah perbaikan pemerintah ke depan.
“Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan terbuka dan memastikan perbaikan,” pungkas Partogi.(*)
