Medan  

PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Terbuka Ijazah Pejabat Publik

Medan, instrumentasi.com– DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan dan verifikasi ulang dokumen pendidikan seluruh pejabat publik, mulai dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas politik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyikapi berkembangnya tuntutan publik agar para pejabat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum bersedia membuka dokumen persyaratan pencalonan, khususnya ijazah dan riwayat pendidikan.

Menurut Sutrisno, keterbukaan dokumen pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” ujar Sutrisno, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan yang saat ini menduduki jabatan publik di Sumatera Utara siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara transparan, jujur, dan independen.

Kesiapan tersebut, kata Sutrisno, mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pemeriksaan juga terbuka bagi kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Dokumen yang siap diverifikasi meliputi ijazah mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pejabat publik.

Sutrisno juga menjelaskan, tuntutan keterbukaan tersebut berkembang setelah muncul petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.

Desakan serupa juga berkembang di tingkat daerah. Sejumlah elemen masyarakat meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif.

Bahkan, Garda Harapan Sumut telah menyuarakan tuntutan klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara melalui aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2026.

Menanggapi perkembangan tersebut, Sutrisno menilai proses verifikasi harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga yang memiliki kewenangan harus memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data penerbit ijazah dan institusi pendidikan terkait.

“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut bukan lagi kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu, persoalan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing dan tidak digeneralisasi sebagai persoalan seluruh kader partai.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen terhadap prinsip negara hukum harus diwujudkan melalui kesediaan menjalani pemeriksaan apabila terdapat kebutuhan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan pejabat publik.

“Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” kata Sutrisno.

Ia berharap persoalan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Menurutnya, transparansi tidak boleh hanya menjadi tuntutan dalam polemik politik, tetapi harus diwujudkan melalui sistem verifikasi yang adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menambahkan, jabatan publik merupakan amanah rakyat yang harus disertai tanggung jawab. Karena itu, setiap orang yang memperoleh kepercayaan masyarakat melalui proses pemilihan umum harus bersedia menjelaskan dan membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonannya.

Bagi PDI Perjuangan Sumatera Utara, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab politik kepada rakyat sekaligus bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum, sebutnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *