Samosir, Instrumentasi.com – Seruan “Usir TPL” menggema keras di halaman Kantor Bupati Samosir, Kamis (17/7/2025), ketika ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah mereka.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari itu dipenuhi semangat juang para petani dan masyarakat adat yang datang dari berbagai desa di Samosir. Mereka membawa spanduk, poster, dan orasi lantang menuntut keadilan atas konflik agraria yang berkepanjangan.
Ketua STKS, Henrika Sitanggang, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Samosir telah lama menderita akibat aktivitas perusahaan yang dinilai merampas ruang hidup warga.
“TPL telah menjadi sumber konflik, perusakan lingkungan, dan penderitaan petani di Samosir. Kami tidak akan berhenti sampai TPL angkat kaki dari tanah adat kami,” ujar Henrika di hadapan massa aksi.
Henrika juga menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk konsolidasi masyarakat adat, petani, serta pemuda yang tidak lagi percaya pada komitmen pemerintah daerah maupun pusat dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan perusahaan tersebut.
Dalam aksi ini, peserta menuntut Bupati Samosir mengambil langkah konkret dengan menyurati Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar izin konsesi TPL dicabut secara permanen di wilayah Samosir.
“Pemerintah daerah harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi. Kami ingin tanah kami kembali,” tambah Henrika, yang sudah beberapa tahun memimpin perjuangan masyarakat tani di kawasan Danau Toba itu.
Sementara itu, Polres Samosir menerjunkan 124 personel untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pengamanan dilakukan sejak pagi hari untuk memastikan situasi tetap kondusif.
“Total ada 124 personel kami turunkan untuk mengawal jalannya aksi damai dari STKS dan elemen masyarakat lainnya,” kata PS Humas Polres Samosir, Brigpol Gunawan Situmorang, saat dikonfirmasi wartawan di lokasi aksi.
Menurut Brigpol Gunawan, hingga siang hari, aksi berlangsung tertib meski sempat terjadi ketegangan saat massa mendesak ingin masuk ke dalam kantor Bupati untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka.
Namun situasi berhasil dikendalikan oleh aparat dan panitia aksi, sehingga massa tetap berada di halaman kantor bupati sambil melanjutkan orasi dan pembacaan pernyataan sikap.
Dalam pernyataan sikapnya, STKS menuding TPL telah melanggar hak-hak masyarakat adat, menciptakan konflik horizontal antarwarga, serta mencemari lingkungan hidup yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Mereka juga meminta agar Pemkab Samosir tidak lagi memberikan ruang negosiasi dengan pihak TPL, dan segera melakukan pemetaan ulang kawasan hutan yang selama ini diklaim oleh perusahaan tersebut.
Di lokasi yang sama, terlihat juga sejumlah tokoh adat dan perwakilan gereja yang hadir memberi dukungan moral terhadap perjuangan para petani. Doa bersama turut dilantunkan di tengah orasi, sebagai bentuk harapan akan keadilan ekologis di wilayah Samosir.
Aksi berlangsung hingga berita ini ditayang. Namun, massa mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar bila tidak ada tanggapan resmi dalam waktu dekat.
“Ini baru awal. Kami akan datang lagi dengan gelombang massa yang lebih besar jika pemerintah tetap bungkam,” tutup Henrika saat membubarkan barisan aksi secara damai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Samosir terkait respons terhadap tuntutan massa. (PS)
