Samosir, Instrumentasi.com — Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Samosir kembali menuai sorotan setelah kegiatan fashion show yang melibatkan siswa SD digelar pada Selasa (2/12/2025). Kegiatan itu dinilai tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Tokoh masyarakat Oloan Simbolon mengecam keras program tersebut dan menilai arah kebijakan pendidikan di Samosir telah melenceng jauh dari fungsi utamanya. Ia menyebut kegiatan itu sebagai bukti minimnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap mutu pembelajaran.
Menurut Oloan, fashion show tidak memiliki kesinambungan dengan peningkatan kompetensi belajar. Mengarahkan anak SD menjadi peraga busana, katanya, merupakan kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat dan tidak memberikan manfaat bagi proses pendidikan.
Ia menyoroti ketertinggalan kualitas pendidikan di Samosir, sementara Dinas Pendidikan justru lebih sibuk menggelar kegiatan hiburan. Ia menilai acara tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan, jauh dari upaya pembinaan karakter dan akademik peserta didik.
Oloan menyatakan kegiatan itu bukan hanya tidak penting, tetapi memalukan karena menunjukkan lemahnya pemahaman pembuat kebijakan terhadap tugas pokok dan fungsi institusi pendidikan. Ia menilai banyak program yang dibuat hanya demi formalitas.
Menurutnya, Dinas Pendidikan lebih fokus pada kegiatan seremonial tanpa arah ketimbang memperjuangkan kualitas pembelajaran. Ia menilai kondisi seperti itu semakin mengkhawatirkan karena menggerus prioritas utama sektor pendidikan.
Oloan menegaskan banyak kegiatan dibuat sekadar untuk menghabiskan anggaran tanpa tujuan jelas dan tanpa manfaat. Ia menyebut praktik tersebut sebagai kelalaian yang merugikan masa depan generasi muda Samosir.
Selain itu, ia juga menyoroti proyek rehabilitasi gedung sekolah yang dinilai tidak berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Pernyataan itu disampaikan Oloan di Pangururan, Rabu (3/12/2025). Ia menyebut proyek tersebut lebih menyerupai “bagi-bagi pekerjaan” kepada lingkaran kekuasaan.
Ia menambahkan bahwa rehabilitasi sekolah kini lebih tampak sebagai proyek untuk kolega dan pendukung politik daripada upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Ia menegaskan dana pendidikan tidak boleh dijadikan alat memperkaya jaringan kekuasaan.
Oloan mengingatkan bahwa pendidikan mudah rusak bila kepentingan politik sempit mendominasi kebijakan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi peningkatan kualitas pendidikan di Samosir.
Ia turut mengkritik Bappeda, yang dinilai gagal menjalankan fungsi perencanaan. Oloan mempertanyakan bagaimana program yang tidak relevan, seperti fashion show dan rehabilitasi tanpa kebutuhan, bisa lolos dalam proses perencanaan.
Sebagai lembaga perencana, Oloan menilai Bappeda seharusnya memastikan setiap program layak, bermanfaat, dan berbasis data. Jika program tidak relevan dapat lolos, menurutnya itu merupakan kesalahan serius dalam proses perencanaan daerah.
Ia meminta Bappeda menghentikan praktik menjadi stempel pengesahan kegiatan seremonial dan proyek bermasalah. Oloan menilai lembaga tersebut harus berani menolak program yang tidak berdampak pada perbaikan pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa guru harus diperlakukan sebagai tenaga profesional, bukan dijadikan objek tontonan. Menurutnya, mengarahkan guru ikut fashion show merupakan penghinaan terhadap martabat pendidik.
Oloan menambahkan bahwa guru bukan model panggung, melainkan tenaga pendidik yang harus dibina kompetensinya. Karena itu, ia mendesak Dinas Pendidikan untuk menjaga marwah profesi guru.
Ia menutup pernyataannya, Oloan mendesak Pemkab Samosir melakukan evaluasi total terhadap pola kerja Dinas Pendidikan serta menertibkan fungsi Bappeda. Ia menegaskan masa depan anak-anak Samosir tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan yang tidak memiliki nilai guna.(**)
