Taput, Instrumentasi.com — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Syukuran Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda, ASN dan non-ASN, DPRD, lurah, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD.
Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Jumat (9/1/2026), dengan mengusung tema “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Siap Melayani Masyarakat Menuju Taput Maju dan Sejahtera.”
Syukuran diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin Pdt. Toho Sinaga, S.Th., M.I.Kom.
Dalam ibadah itu disampaikan renungan firman Tuhan dari Yeremia 29:11 yang mengajak seluruh hadirin mensyukuri penyertaan Tuhan serta meneguhkan harapan dan semangat pelayanan di tahun 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak, Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan ASN dan non-ASN se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengajak seluruh jajaran pemerintah melakukan refleksi dan resolusi di awal tahun 2026.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama solid dengan TNI, Polri, Forkopimda, DPRD, serta seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanggulangan bencana sepanjang tahun 2025.
“Tahun baru ini merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan resolusi, yakni mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan ke depan,” ujar Bupati JTP.
Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus beradaptasi, berkreasi, bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta siap menerima kritik demi perbaikan berkelanjutan.
Menutup arahannya, Bupati menyatakan optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang damai dan sejahtera bagi Kabupaten Tapanuli Utara.
Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, keandalan layanan, serta keberlanjutan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Bangkit Nababan, SH)
