Humbahas, Instrumentasi.com — Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat setelah terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan longsor. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar melalui video conference dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa Humbang Hasundutan masuk dalam lima kabupaten/kota yang mengalami dampak signifikan pascabencana. Daerah lainnya yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana banjir dan longsor dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Presiden juga menyetujui agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dikembalikan setara dengan TKD Tahun 2025 setelah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyetujui agar TKD untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan pemotongan, serta dikembalikan ke nilai yang setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi.
Dalam arahannya, Mendagri menyebutkan bahwa daerah-daerah yang TKD-nya telah dikembalikan setara dengan Tahun Anggaran 2025, namun masih mengalami kerugian atau penurunan anggaran, dapat memanfaatkan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 untuk menutup kebutuhan tersebut.
Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, TKD Tahun Anggaran 2026 sebelumnya mengalami efisiensi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, TKD daerah tersebut akan dikembalikan setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, antara lain Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kepala BPBD Bernard Simamora, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, serta sejumlah pejabat dan staf terkait lainnya. (Bangkit Nababan, SH)
