Samosir, instrumentasi.com — Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Samosir, Harisma Simbolon, menyoroti praktik sebagian wartawan yang dinilai kerap berasumsi ketika meliput proyek pemerintah.
Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi publik Warkop Jurnalis Samosir di Rumah Makan Sederhana, Pangururan, Jumat (13/2/2026).
Dalam forum tersebut, Harisma menegaskan pentingnya profesionalisme dan pemahaman teknis sebelum mempublikasikan pemberitaan terkait pekerjaan fisik pemerintah.
“Kami sering melihat wartawan datang ke lokasi proyek lalu langsung berasumsi soal kualitas dan kuantitas pekerjaan. Padahal belum tentu mereka memahami spesifikasi teknis, tahapan pekerjaan, maupun kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai pemberitaan yang tidak didasari data dan verifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta merugikan pelaksana proyek dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, kritik tersebut harus berbasis fakta, bukan dugaan.
“Kritik itu penting dan dijamin dalam demokrasi. Tetapi harus berbasis data dan fakta, bukan prasangka. Jika tidak, yang muncul justru kegaduhan,” tegasnya.
Harisma juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana. Ia menilai perlindungan terhadap pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Perlindungan terhadap pers itu baik. Namun wartawan juga dituntut memahami substansi yang mereka tulis agar tidak menyesatkan opini publik,” katanya.
Ia mengapresiasi diskusi publik tersebut karena menjadi ruang dialog antara insan pers, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.
Harisma berharap ke depan wartawan di Kabupaten Samosir semakin mengedepankan verifikasi dan konfirmasi sebelum mempublikasikan berita, sehingga kebebasan pers tetap terjaga dan memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah. (Hayun Gultom)
