Humbahas, Instrumentasi.com — Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar di ruang paripurna, Rabu (25/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua Jessika A. Simamora, dan Marsono Simamora, serta dihadiri anggota DPRD lainnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, antara lain Wakapolres Humbang Hasundutan Kompol M. Nainggolan, perwakilan Kejari melalui Kasi Datun J. Hutagalung, SH, MH, perwakilan Dandim 0210/TU Mayor M. Manurung, serta perwakilan Pengadilan Tarutung. Hadir pula Ketua KPU Meena Cybro, Ketua Bawaslu Henri W. Pasaribu, Kepala BPS Tomry Aritonang, Ketua PKK, Ketua DWP Ny. Dewi Chiristison R. Marbun, Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, kepala desa, tokoh adat dan agama, serta undangan lainnya.
Mengawali penyampaiannya, Bupati menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada masyarakat yang merayakan.
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh masyarakat atas dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025. Menurutnya, capaian kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mencatat capaian pembangunan yang cukup baik di berbagai sektor. Pada urusan pelayanan dasar, realisasi anggaran pendidikan mencapai 96,57 persen dengan capaian kinerja 91,52 persen, sedangkan sektor kesehatan mencatat realisasi anggaran sebesar 103,04 persen dengan capaian kinerja 96,57 persen.
Selain itu, sektor pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketertiban umum juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Pada urusan non-pelayanan dasar, seperti pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan, serta koperasi dan UMKM, rata-rata capaian kinerja mendekati 100 persen.
Sementara itu, pada urusan pilihan, sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan juga mencatat kinerja positif dengan realisasi anggaran di atas 90 persen.
Bupati juga memaparkan sejumlah prestasi daerah, di antaranya keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut-turut dari BPK RI, serta predikat “BB” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana dan pendanaan. Selain itu, pada tahun 2025 daerah ini juga menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang sempat mengganggu akses transportasi, namun berhasil ditangani melalui kerja sama berbagai pihak.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif terhadap LKPj tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD Parulian Simamora menyampaikan bahwa setelah LKPj diterima, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat menjadwalkan pembahasan mulai 31 Maret hingga 10 April 2026.
Ia menambahkan, hasil pembahasan tersebut akan menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh undangan yang telah mengikuti rapat paripurna tersebut. ( Bangkit Nababan, SH)
