Medan, Instrumentasi.com — Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar segera mengalokasikan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor guna mendukung program pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Livory Coffee, Jalan Sei Serayu, Medan, Jumat (3/4/2026).
Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, mengatakan hingga saat ini program pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya terkait rencana pembangunan penjara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang masih sebatas wacana.
Menurutnya, penindakan terhadap pelaku korupsi memang terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup tanpa didukung fasilitas khusus berupa lembaga pemasyarakatan bagi koruptor.
“Menteri Purbaya seharusnya segera menyiapkan anggaran untuk pembangunan penjara khusus koruptor ini agar asta cita pemberantasan korupsi Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujar Rinno.
Rinno menjelaskan, konsep dan dokumen perencanaan pembangunan penjara khusus koruptor disebut telah tersedia di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Namun, kata dia, hingga kini kendala utama masih terletak pada belum adanya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Informasinya, dokumen pembangunan sudah lengkap di Kementerian Imipas. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan mengalokasikan anggarannya,” katanya.
Ia juga menilai, maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai level jabatan, mulai dari tingkat desa hingga kementerian, berpotensi mengancam ketahanan negara dari dalam.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diantisipasi melalui langkah konkret, salah satunya dengan pembangunan penjara khusus bagi koruptor sebagai bentuk efek jera.
Rinno menegaskan, pihaknya mendorong Menkeu Purbaya untuk bergerak cepat dalam mendukung program pemberantasan korupsi yang telah memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami yakin Menkeu Purbaya memiliki komitmen antikorupsi. Tahun ini kita dorong dan doakan pembangunan penjara khusus koruptor dapat segera terlaksana,” ucapnya.
Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembangunan di Pulau Nusakambangan atau wilayah lain di Indonesia.
“Dimanapun lokasinya, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Imipas Agus Adrianto,” tegasnya. (Roy)
