Humbahas, Instrumentasi.com—
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama lintas sektoral menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan untuk fokus penanganan pencarian korban bencana banjir dan longsor di Lumban Sihotang, Desa Panggugunan, Kecamatan Pakkat Senin (1/12// 2025).
Rakor tersebut dilaksanakan di Posko Tanggap Darurat Desa Panggugunan sebagai langkah akhir penyelesaian total penanganan darurat bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pencarian korban.
Berdasarkan data yang dihimpun, dua warga masih dikabarkan hilang dalam bencana alam tersebut sehingga operasi pencarian terus dimaksimalkan hingga tahap akhir.
Kegiatan Rakor diikuti Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, Basarnas, Kapolres Humbang Hasundutan Arthur Sameaputty, TNI-Polri, serta berbagai instansi terkait.
Fokus penanganan ‘Hari Pamungkas’ diarahkan pada satu unit rumah warga beserta area sekitarnya yang telah memperoleh persetujuan langsung dari pemilik rumah untuk dijadikan lokasi utama pencarian.
Lokasi tersebut dipilih karena secara teknis dianggap paling memungkinkan sebagai titik akhir aktivitas korban sebelum bencana terjadi, sehingga memiliki potensi signifikan dalam upaya penemuan.
Oloan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh personel yang telah bertugas tanpa henti sejak bencana melanda wilayah tersebut.
Selanjutnya, kata Oloan, besok akan diturunkan tambahan personel dan alat berat di seluruh sektor lapangan dengan fokus penyelesaian area rumah warga agar “Hari Pamungkas” berlangsung optimal.
Kapolres Humbang Hasundutan juga mengapresiasi koordinasi Pemerintah Kabupaten yang dinilai baik selama enam hari pelaksanaan tanggap darurat di lokasi bencana.
Untuk mendukung percepatan penyelesaian operasi lapangan pada hari terakhir penanganan, Polres Humbang Hasundutan akan menambah personel guna memperkuat kegiatan pencarian.
Sementara, Nelwan Harahap memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan seluruh personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Humbang Hasundutan.
Ia menilai sinergi antara Pemerintah Daerah, BNPB, Basarnas, TNI-Polri, dan seluruh unsur pendukung menjadi faktor penting keberhasilan penanganan bencana.
“Kekompakan tim luar biasa, kolaborasi berjalan dengan baik dan solid. Humbang Hasundutan termasuk daerah paling cepat dalam menentukan titik posko darurat dan lokasi pengungsian,” ungkap Nelwan Harahap.
Ia menambahkan, kecepatan penetapan posko pengungsian berdampak besar pada kelancaran penyaluran bantuan dan pelayanan kemanusiaan sehingga korban dapat menerima penanganan secara cepat, aman, dan terarah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dinilai telah siap memasuki tahap pasca bencana mulai dari penyaluran bantuan lanjutan, pemulihan kebutuhan warga, hingga perencanaan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak.
Untuk bantuan hunian, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan instansi pemerintah pusat agar pembangunan kembali rumah warga dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.
Nelwan Harahap menjelaskan masa tanggap darurat ditetapkan selama tujuh hari, namun pemerintah daerah membuka peluang perpanjangan apabila proses pencarian korban dan penanganan dampak bencana belum selesai.
Secara official, Tim SAR akan menghentikan operasi pencarian korban pada hari ketujuh sejak kejadian, tetapi secara reguler tetap memantau kondisi di lapangan bersama Pemerintah Daerah.
Apabila besok belum membuahkan hasil, tanggap darurat dapat diperpanjang hingga 9 Desember 2025. (Bangkit Nababan, SH)
