Medan, Instrumentasi.com – Kisruh birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menuai sorotan publik. Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, menilai kekacauan tersebut berawal dari kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution setelah resmi dilantik.
Antony menegaskan, kebijakan Bobby telah menimbulkan kegaduhan serius, mulai dari penonaktifan pejabat hingga pergeseran anggaran daerah. “Sekira 10 pejabat eselon II dan 7 eselon III dinonaktifkan. Ada juga yang diturunkan pangkatnya. Ini jelas korban kepentingan,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Selain itu, Antony menyoroti pergeseran APBD 2025 yang sebelumnya sudah disahkan dengan baik oleh Pj Gubernur Agus Fatoni. APBD tersebut dirancang untuk menutupi defisit Rp1,5 triliun serta melunasi utang proyek multiyears jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun. Namun, perubahan kebijakan justru berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
Menurut Antony, kondisi ini menunjukkan Bobby Nasution tidak memahami sistem birokrasi. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera melakukan intervensi. “Perbaiki segera. Ini tanggung jawab Mendagri. Presiden Prabowo harus bertindak agar kondisi ini tidak berlanjut,” tegasnya.
Antony khawatir, jika kisruh birokrasi ini dibiarkan, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
Bahkan, rakyat bisa menilai Presiden gagal membina Bobby Nasution yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo. “Kalau terus dibiarkan, masyarakat akan menganggap Presiden Prabowo lemah menghadapi Bobby. Apa istimewanya dia sampai bisa seenaknya membuat kebijakan yang ugal-ugalan?” katanya.
Lebih lanjut, Antony menyebut ada kesan Provinsi Sumut dijadikan ajang percobaan politik untuk menaikkan pamor Bobby ke tingkat nasional. Ia mengajak DPRD Sumut dan para pejabat eselon melawan kebijakan yang merusak sistem birokrasi.
“Sumut jangan dijadikan laboratorium politik. Presiden Prabowo dan Mendagri harus bertanggung jawab. Ayo kita perbaiki Sumut yang sudah porak-poranda ini,” ujarnya.
Juga terkait OTT KPK, Antony menuding Bobby seperti memiliki imunitas hukum karena tidak tersentuh pemeriksaan. Bahkan lingkaran dekatnya pun, kata dia, tidak pernah disentuh aparat penegak hukum. Ia juga mengkritik peran Inspektorat Provinsi yang dinilai hanya tutup mata.
“Kalau kasusnya besar, inspektorat diam. Tapi kalau ada pegawai ketahuan main ponsel atau sekadar bawa kado ulang tahun, langsung dihukum. Ada yang salah di sini,” tandas Antony. (Roy)
