Doloksanggul, Instrumentasi.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun bersama sejumlah pimpinan dinas terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (11/8/2025).
Rakor yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari Kantor Bupati Humbahas itu juga membahas percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), fasilitasi sertifikasi halal, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Terkait TTIS, Mendagri menekankan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap ancaman kebocoran data. Menurutnya, kebocoran data dapat mengganggu kepercayaan publik, melemahkan stabilitas kebijakan, bahkan memengaruhi program pengendalian inflasi.
“Keamanan data menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Kebocoran data bukan hanya berdampak pada privasi, tapi juga berpotensi mengganggu sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Pemerintah daerah harus memastikan sistem data aman dan terintegrasi dengan baik,” tegas Tito.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan TTIS telah diatur melalui Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025. Seluruh pemerintah daerah diminta membentuk TTIS paling lambat 30 September 2025.
“Langkah pertama adalah membentuk timnya dulu sebelum batas waktu 30 September 2025. Lalu, pilih SDM yang memahami teknologi informasi, serta siapkan anggarannya,” jelas Tito.
Mendagri berharap Rakor ini dapat memberikan gambaran kondisi inflasi di seluruh daerah. Dengan begitu, pemerintah pusat, kementerian terkait, kepala daerah, dan instansi lainnya dapat segera memetakan langkah-langkah strategis yang harus diambil.
Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo, yang turut hadir dalam Rakor, menegaskan bahwa pembentukan TTIS merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai pembentukan Computer Security Incident Response Teams atau TTIS sangat penting untuk mendukung rencana digitalisasi layanan publik.
Ancaman serangan siber pada sistem pemerintahan, kata Rachmad, semakin tinggi. Oleh karena itu, pembentukan TTIS di seluruh daerah menjadi kebutuhan mendesak.
Pemerintah Kabupaten Humbahas menyatakan siap membentuk TTIS sesuai regulasi dan struktur kelembagaan yang ada, sehingga dapat berjalan efektif sejak awal pelaksanaan. Kehadiran TTIS diharapkan memberi dampak positif bagi keamanan layanan publik di daerah.
Selain pembahasan TTIS, Rakor juga menyoroti fasilitasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mendagri menyebut produk halal sebagai sektor strategis yang kini menjadi komoditas persaingan global.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem produksi, distribusi, dan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing sekaligus menopang stabilitas harga di pasar domestik maupun internasional.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi peluang ekonomi besar yang bisa membantu pengendalian inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” pungkasnya. (Bangkit Nababan)
